Revisi Perda Penyelenggaraan Pendidikan: KPKB Desak Komisi D DPRD Kota Bandung

Selasa, 9 Oktober 2007

Revisi Perda Penyelenggaraan Pendidikan

KPKB Desak Komisi D DPRD Kota Bandung

oleh Dheka Dwi Agusti N

Bandung- Upaya Koalisi Pendidikan Kota Bandung (KPKB) dalam mendesak proses revisi Peraturan Daerah No. 20/ 2002 tentang penyelenggaraan pendidikan di kota Bandung, nampaknya mulai mendapat angin segar dari Komisi D DPRD setempat. “Prematurenya Perda Penyelenggaraan Pendidikan di kota Bandung karena lahir sebelum adanya UU No.20/2003 menjadi salah satu alasan normatif diajukannya upaya revisi yang kini mulai ditanggapi secara serius. Meskipun sebenarnya gagasan ini telah diusung sejak tahun 2005 lalu” demikian ungkap Fridolin Berek selaku Kordinator Pokja Kebijakan KPKB.

Dalam nota yang ditandatangani Komisi D Kota Bandung pada 27 Agustus 2007, terkait dengan berbagai pelanggaran yang terjadi selama masa Penerimaan Siswa Baru (PSB) tahun 2007, maka dinyatakanlah bahwa revisi Perda hendaknya segera dilakukan dan harus sudah selesai pada Februari 2008. Sebab revisi tersebut diharapkan dapat menjadi acuan bagi penyusunan peraturan Walikota mengenai PSB 2008 nanti, maupun penyusunan berbagai kebijakan lain di bidang pendidikan” paparnya lebih lanjut.

Sejalan dengan munculnya berbagai peraturan pemerintah sebagai turunan dari UU Sisdiknas, maka tuntutan untuk segera merevisi kembali Perda Pendidikan menjadi semakin penting. Ada berbagai penyesuaian yang harus dilakukan. Terlebih dengan munculnya berbagai peraturan Menteri Pendidikan yang patut juga menjadi rujukan untuk lebih memperbaiki substansi maupun komprehensifitas peraturan mengenai penyelenggaraan pendidikan di kota Bandung ini.

Dalam upayanya KPKB mendorong Komisi D DPRD Kota Bandung untuk menggunakan hak inisiatif dewan dalam mengawali proses revisi. KPKB juga mendorong seluruh komponen pendidikan untuk turut memberikan dukungan, perhatian, dan masukan yang berarti selama proses revisi ini.

Beberapa agenda proses yang perlu menjadi perhatian bersama, sebagai usulan dari KPKB untuk proses revisi ini, meliputi: 1) Proses revisi hendaknya dimulai dengan penyusunan naskah akademik secara serius, dengan melibatkan pihak ketiga yang kompeten. Dalam hal ini, Komisi D dapat menyampaikan kepada masyarakat melalui media massa mengenai pihak ketiga mana yang turut serta menjadi tim penyusun agar semua komponen pendidikan memliki ruang untuk dapat memberikan masukan kepada tim penyusun naskah baik secara langsung maupun tidak langsung. 2) Sebelum sampai pada proses drafting kebijakan, naskah tersebut terlebih dahulu perlu diseminarkan, agar mendapatkan masukan yang lebih luas dari masyarakat. 3) Sebelum memasuki tahap legislasi di dewan, draft kebijakan yang telah dibuat harus diujipublikkan. 4) Selanjutnya dalam proses pembahasan, perlu juga adanya proses dengar pendapat dengan Dinas Pendidikan maupun pihak lain yang terkait sebelum sampai pada tahap pengesahan.

Usulan mengenai tahapan proses tersebut merupakan upaya untuk mendorong keterlibatan masyarakat secara lebih nyata dalam perumusan kebijakan. Dengan demikian di satu sisi DPRD dapat menjalankan fungsi legislasi secara lebih transparan dan akuntabel, dan di sisi lain partisipasi masyarakat dalam proses pembentukan kebijakan akan semakin nyata. Sehingga masyarakat merasa turut bertanggung jawab dalam implementasi kebijakan yang diproses secara bersama-sama tersebut” demikian usul Iwan Hermawan sebagai Kordinator Umum KPKB.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: